PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) INDONÉSIA Pengertian dan Jenis Hak Asasi Manusia (HAM) Hak Asasi Manusia (HAM) sering disbut sebagai direito humano. Dan dipahami banyak orang secara keliru. HAM hanya diartikan secara sempit sebagai kebebasan. Padahal, HAM lebih luas daripada kebebasan atau kebebasan itu hanya sebagian dari HAM. Secara teoritik HAM lebih mudah dipahami daripada dilakukan dalam perilaku. HAM dapat diartikan sebagai hak dasar yang dibawa manuscrito sejak lahir, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak dapat diganggu gugat atau dicabut oleh siapapun juga dan tanpa hak dasar itu manuscrito akan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai manusia. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonésia No. 39 tahun 1999, dijelaskan pengertian hak asasi manusia (HAM) seperti dalam pasal 1 ayat (1), HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manuscrito sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang Wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) dimiliki oleh manusia semata 8211 mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka HAM tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. HAM diperoleh manuscrito de Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, de Malupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain. Dalam pelaksanaanya, Hak Asasi Manusia (HAM) dibagi atas berbagai jenis. Berikut ini pembagian jenis Hak Asasi Manusia dunia, diantaranya: Hak asasi pribadi Pessoal Direito Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat Hak kebebasan memilih dan aktif di organisami atau perkumpulan Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan Menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing Hak asasi politik Político Direito Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan Hak membuat dan mendirikan parpol partai politik dan organisasi politik lainnya Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi Hak azasi hukum Direito à Igualdade Legal Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil pns Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum Hak azasi Ekonomi Property Rigths Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-m Enyewa, hutang-piutang, dll Hak kebebasan untuk memiliki susuatu Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak Hak Asasi Peradilan Direitos processuais Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum. Hak asasi sosial budaya Cultura Social Direito Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan Hak mendapatkan pengajaran Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat Landasan Hukum Penegakan HAM di Indonésia Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan dan Por exemplo, sebab itu bersifat universal. Sekalipun HAM bersifat universal, tetapi pemahaman setiap orang tentang HAM tersebut berbeda-beda. Cara pandang tersebut dipengaruhi oleh sistem filsafat, ideologi, dan yuridis konstitusional yang berlaku di dalam suatu negara. Cara pandang HAM di Indonésia thirdmin dalam landasan hukum penegakanya, yaitu: Landasan idiil merupakan landasan filosofis dan moral bagi bangsa Indonésia unhkap Hank Asasi Manusia (HAM), pengakuan, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Landasan Idiil HAM di Indonesia adalah Pancasila sila ke-2 8220Kemanusiaan yang adil dan beradab8221. B. Landasan Konstitusional UUD 1945 menjadi landasan konstitusional bagi bangsa dan Negara Indonésia dalam memberikan penghormatan. Pengakuan, perlindungan, serta pengakuan HAM di Indonesia. Landasan konstitusional (UUD 1945) yakni: Pembukaan UUD 1945 alenia ke-1 dan ke-4 Pasal 27, pasal 28, pasal 28 A sampai pasal 28 J, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34 UUD 1945 c. Landasan Operasional Landasan operasional adalah landasan pelaksanaan bagi penegakan HAM di Indonésia yang meliputi aturan-aturan pelaksana seperti undang-undang (UU) e TAP MPR. Pelaksanaan UU diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah (PP), keputusan presiden (Kepres), dan peraturan daerah (Perda). Ketentuan peraturan perundangan tentang HAM sebagai implementasi dari UUD 1945 adalah sebagai berikut. Ketetapan MPR Nomor XVII tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang RI Nomor 7 de 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai pengahapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Kemanusiaan. Undang-Undang RI Nomor 26 de 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 1999 tentang Penghapusan Kerja Paksa sebagai dasar ratifikasi Konvensi OIT 105 tahun 1957 Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 1999 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan sebagai dasar ratifikasi Konvensi Nome da OIT 111 de 1958. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Mínimo Untuk Diperbolehkan Bekerja sebagai Dasar untuk Ratifikasi Konvensi Nome da OIT 138 de 1973. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelarang e Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak sebagai Dasar Ratifikasi Konvensi ILO 182 tahun 1999. Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 rentang Perlindungan Anak. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Di samping ketentuan Undang-Undang seperti tersebut di atas, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan dalam bentuk Keputusan Presiden maupun Instruksi Presiden. Berbagai aturan tersebut adalah sebagai berikut. Keputusan Presiden RI Nomor 7 de 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Keputusan Presiden RI Nomor 36 de 1990 tentang Pengesahan Hak-Hak Anak. Keputusan Presiden RI Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keputusan Presiden RI Nomor 129 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Instruksi Presiden RI Nomor 26 de 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggara Kebijakan Programa Perencanaan ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan. Keputusan Presiden RI Nomor 83 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi sebagai Dasar untuk meratifikasi Konvensi Nome da OIT 87 de 1948. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2002 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sebagai dasar Ratifikasi Konvensi Nome da OIT 88 de 1948. Analisis Kasus Pelanggaran HAM di Dunia Pendidikan Indonésia Kasus-kasus Pelanggaran HAM di Indonésia Dalam perjalanan sejarah Indonésia, masalah terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih banyak terjadi di berbagai bidang kehidupan. Pelanggaran itu tidak hanya menyangkut hak pribadi seorang warga Negara, bahkan ada pelanggaran yang menyangkut hak sebuah kelompok yang dirampas oleh kelompok lain. Berbagai jenis pelanggaran HAM di atas pernah terjadi di Indonesia. Pelanggaran hak asai manusia dikelompokkan menjadi dua bentuk, yakni. (1) pelanggaran HAM berat dan (2) pelanggaran HAM ringan. Berikut adalah beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi da Indonésia dan belum tersentuh oleh proses hukum. Ketika kita mempelajari mengenai nlai, norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentunya kita senua masih ingat bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan nilai dan norma Yang sangat penting bagi kehidupan manuscrito di dunia ini. Dengan adanya perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia, maka kehidupan manuscrito yang beradab danôhtera dapat diwujudkan. Dengan mempelajari materi 8211 materi perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di wilayah Indonésia, maka kita juga baru memaknai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Negara lain bagi saudara 8211 saudara kita yang bekerja di luar negeri. Kebanyakan dari mereka tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan dan penegakan Hukum dari KBRI, dan kebanyakan dari mereka juga tidak begitu paham akan tantang hukum. Begitu kita bicara tentang Hak Asasi Manusia dalam arti luas semuanya menjadi linglung, karena di dalam sebuah Negara yang tindak kekerasan telah begitu akrab, bahkan kita sudah tidak tahu lagi mana yang disebut melanggar HAM dan sebaliknya. Meski banyak pihak berteriak tentang betapa perlunya perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia, tetapi pada kenyataanya kekerasan terhadap manuscrito terus berlangsung, hukum yang berada di Negara Indonésia saja belum tentu berlaku adil terhadap warga Negaranya sendiri apalagi saudara kita yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita. Mereka sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang majikan, tetapi hal itu masih saja sering terjadi tindak kekerasan. Hal ini juga berkaitan dengan sila kelima yang pada Intinya sila kelima yaitu 8220keadilan8221 yang mengandung makna sifat-sifat dan keadaan Negara Indonésia harus sesuai dengan hakikat adil, yaitu pemenuhan hak dan wajib pada kodrat manusia. Hakikat keadilan ini berkaitan dengan hidup manusia, yaitu hubungan keadilan antara manuscrito satu dengan lainnya, dalam hubungan hidup manusia dengan tuhannya, dan dalam hubungan hidup manusia dengan dirinya sendiri (notonegoro). Keadilan ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam pengertian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya hakikat adil sebagaimana yang terkandung dalam sila kedua ini terjelma dalam sila kelima, yaitu memberikan kapanpun juga apa yang telah menjadi haknya oleh karena itu inti sila keadilepada sian sosial adalah memenuhi hakikat adil. B. Rumusan Masalah 1. Pengertian Hak Asasi Manusia 2. Bagaimana upaya menghargai perlindungan Hak Asasi Manusi 3. Bagaimana cara penaggulangan pelanggaran Hak Asasi Manusia 4. Apa saja faktor penyabab terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap TKW, dan berikan contoh pelanggaran 8211 pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diterima oleh para TKW. C. Tujuan Penulisan 1. Suatu usaha untuk meningkatkan kualitas penegakkan Hak Azasi Manusia terhadap tenaga kerja diluaar negri 2. Dapat mengetahui bagaimana cara menyelesaikan kasusk pelanggaran Hak Asasi Manusia 3. Membantu dalam membahas e menanggulangi masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap tenaga dikerja luar negeri 4 Untuk mengetahui apa saja penyebab pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap tenaga kerja diluar negri 5. Untuk mengatahui bagaimana cara penaggulangan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap tenaga kerja diluar negri. A. Pengartian tentang Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia pada hakekatnya merupakan hak-hak fundamental yang melekat pada kodrat manusia sendiri, yaitu hak - hak yang paling dasar dari aspek - aspek kodrat manusia sebagai manusia. Setiap manusia adalah ciptaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manuscrito harus dapat mengembangkan dirinya sedemikian rupa sehingga ia harus berkembang secara leluasa. HAM tidak tergantung dari pengakuanorang lain, tidak tergantung dari pengakuan masyarakat atau Negara. Penindakan terhadap HAM bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan, sebab prinsip dasar keadilan dan kemanusiaan adalah bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama dengan hak-hak dan kewajiban yang sama. Setiap manusia, setiap Negara dimanapun, kapanpun wajib mengakui dan menjunjung tinggi HAM sebagai hak-hak fundamental atau hak-hak dasar. Sebagaimana dikemukakan dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang - undang Nomor 39 tahun 1999, yang intinya bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manuscrito sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mendasar pada pengertian HAM di atas maka HAM memiliki landasan utama yaitu. 1. Landasan langsung yang pertama yaitu manusia 2. Landasan kedua yang lebih dalam, yaitu Tuhan yang menciptakan manusia Dalam perundang-undangan RI palidação tidak terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama, dalam konstitusi (UUD Negara). Kedua, dalam ketetapan MPR (TAP MPR). Ketiga, dalam Undang-undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya. Kelebihan pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan de Indonésia mengalami proses yang sangat berat dan panjang, antara lain melalui amandemen dan referendum, sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan yang Masih global seperti ketentuan tentang HAM dalam konstitusi RI yang masih bersifat global. Sementara itu bila pengaturan HAM dalam bentuk Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya kelemahannya, pada kemungkinan seringnya mengalami perubahan. B. Upaya menghargai perlindungan Hak Asasi Manusia Perlindungan HAM terutama melalui pembentukan instrumento hukum dan kelembagaan Hak Asasi Manusia. Berbagia faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukuan individu maupun masyarakat. Sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, yang pada intinya tujuan NKRI. (1) melindungi segenap bangsa Indonésia dan seluruh tumpah darah Indonésia (2) memajukan kesejahteraan umum (3) mencerdaskan kehidupan bangsa (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Di bidang hukum masih terlihat lemahnya penegakan hukum, banyak pejabat yang melakukan pelanggaran hukum. Ketika pelanggaran hukum itu dilakukan oleh orang kecil maka begitu kuat cengkeramannya terhadap orang kecil, begitu pula sebaliknya jika yang melanggar itu pejabat maka hukum bisa dibeli oleh mereka. Kondisi tersebut merupakan salah satu faktor mengapa Indonésia begitu sulit untuk keluar dari krisis politik, ekonomi, dan sosial. Pelanggaran baik dilakukan penguasa maupun masyarakat, namun ada kacenderungan pihak penguasa lebih dominan, karena sebagai pemegang kekuasaan dapat secara lelusa untuk mmemenuhi kepentingan yang sering kali dilakukan dengan caracaute manipulas sehingga mengorbankan hak-hak pihak lain. seperti kebijakan pemerintah mengenai impor beras, dirasa Sangat merugikan para petani. Berbagai kegiatan yang dapat masuk dalam upaya perlindungan HAM antara lain. 1. Mempelajari peraturan perundang - undangan mengenai HAM maupun peraturan hukum pada umumnya, karena peraturan hukum yang umum pada dasarnya juga telah memuat jaminan perlindungan HAM. 2. Mendorong aparat penegak hukun untuk bertindak adil terhadap hukum. 3. Mendorong agar Negara mencegah berbagai tindakan anti pluralismo (kemajemukan etnis, budaya, daerah, dan agama). C. Cara menanggulangi pelanggaran Hak Asasi Manusia Berikut ini adalah Cara penanggulangan pelanggaran HAM yang terjadi, da Indonésia dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut. 1. Membawa kasus8211kasus pelanggaran hak asasi manusia ke pengadilan h v ak asasi manuscrito dengan tetap menerapkan asas praduga tak bersalah. Penegakkan kembali supermasi hukum dan demokrasi, pendekatan hukum dan v dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Desentralisasi melalui otonomi daerah dengan penyerahan berbagai v kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, otonomi daerah sebagai jawaban untuk mengatasi ketidakadilan tidak boleh berhenti, melainkan harus ditindaklanjutkan dan dilakukan pembenahan atas segala kekurangan yang terjadi. 3. Perlu penyelesaian terhadap berbagai konflik Horizontal dan konflik v Vertikal di tanah air yang telah melahirkan berbagai tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manuscrito baik oleh sesame kelompok masyarakat dengan acara menyelesaikan akar permasalahan secara terencana, adil dan menyeluruh. Badan 8211badan penegak hukum tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap v perempuan, lebih konsekuen dalam mematuhi konvensi Perempuan sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Undang 8211 Undang No. 7 tahun 1984, mengartikan fungsi Komnas anti kekerasan terhadap Perempuan harus dibuat perundang 8211 undangan yang memadai yang menjamin perlindungan hak Asasi perempuan dengan mencantumkan sanksi yang memadai terhadap semua jenis pelanggarannya. Anak harus mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka menumbuhkan v suasana phisik dan psikologis yang memungkinkan anak berkembang secara normal dan baik, untuk itu perlu dibuat aturan hukum yang memberikan perlindungan hak asasi anak, setiap perlanggarab terhadap aturan harus ditegakan secara profissional tanpa pandang bulu. Perlu adanya controle dari masyarakat dan pengawasan dari masyarakat v (sosial control) dan pengawasan dari lembaga politik terhadap upaya 8211 upaya penegak hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. D. Sebab-Sebab terjadinya Pelanggaran HAM Apabila dicermati secara seksama ternyata faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM antara lain sebagai berikut: a) Adanya pandangan HAM bersiifat individualistik yang akan mengaanncam kepentingan umum (dikhatomi antara indivudualisme dan kolektivisme) b) Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak Hukum (polisi, jaksa, dan pengadilan c) Pemahaman yang belum merata tentang HAM baik dikalangan sipil maupun militer, serta kurang dan tipisnya rasa tanggung jawab. D) Kurang adanya penegakan hukum yang benar Seperti yang kita ketahui bahwa penegakan hukum di Indonésia belum dapat berjalan dengan benar. Masih banyak para penegak hukum yang bersikap tidak adil. Hal ini dikarenakan menerima suap sudah menjadi budaya bangsa kita. Penegak hukum yang bersikap tidak adil akan membuat masyarakat pun bertindak sewenang - wenang. Mereka yang mempunyai cukup uang, tidak lagi takut untuk berbuat salah. Hal ini seharusnya dapat diberantas karena ini merupakan masalah yang besar. Pemerintah harus bisa bertindak tegas dalam menyelesaikan masalah ini. Pelanggar HAM seharusnya diberi hukuman yang tegas. E) Telah terjadi krisis moral di Indonésia, Krisis moral jauh lebih berbahaya dari krisis lainnya. Krisis moral dapat melumpuhkan segala aspek atau sendi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya penerapan ideologi Pancasila. Sebenarnya bangsa Indonésia memliki ideology yang luhur yaitu Pancasila. Akan tetapi, seringkali ideologi ini tidak dijalankan secara murni dan konsekuen sehingga yang terjadi adalah kekacauan. Suatu contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami oley SUMIATI: Berita menyakitkan kini datang lagi menimpa TKW (tenaga kerja wanita) Indonésia. Terjadi penyiksaan sadis terhadap Sumiati, TKI (tenaga kerja Indonesia) di Arábia Saudita. Luka berat menghiasi sekujur tubuhnya. Tubuhnya mengalami luka bakar di beberapa titik, kedua kakinya nyaris lumpuh, kulit tubuh dan kepalanya terkelupas, jari tengah retak, alis matanya rusak dan yang lebih parah, bibir bagian atasnya hilang seperti bekas guntingan. Sungguh tidak manusiawi. Selanjutnya, bagi pemerintah dalam negeri sendiri, hal itu menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap TKI di luar sana. Lemahnya perlindungan terhadap TKI disebabkan antara lain, pertama, pemerintah melalui aparat terkait di luar negeri selama ini secara diplomatik belum siap melindungi para TKI yang menghadapi permasalahan. Kedua, perlindungan TKI di luar negeri juga dihadapkan pada masalah kurang atau tidak adanya kedisiplinan dan pertanggung jawaban yang sungguh-sungguh dari aparat pemerintah yang bertugas de KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonésia) untuk melindungi TKI di negara-negara tersebut. Dari dua point di atas , Maka bagi pemerintah Indonésia, setidaknya bisa atau harus pertama, membuat perjanjian bilateral dengan pemerintah Arab Saudi untuk memastikan perlindungan pekerja migran berbasis HAM. Apalagi, saudita sangat berkepentingan terhadap keberadaan pekerja migran. Di negara tersebut, terdapat lebih dari 8 juta buruh migran (sepertiga penduduk Saudi). Mereka mengisi kekosongan di bidang kesehatan, konstruksi, dan pekerjaan domestik. Kedua, melakukan perjanjian tertulis (MoU). Baik perjanjian antara Indonésia dan negara pengguna TKI maupun pemerintah Indonésia dengan pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan jasa TKI. 8226 Hukum yang berada di Indonésia saat ini sangat lemah kedudukannya, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh manuscrito dan tak ada satupun orang puniang dapat mengganggu gugat, tidak terkecuali pemerintah. 8226 Dari beberapa keterangan di atas sangat jelas bahwa hukum yang terdapat di Indonésia itu belum bisa di bilang adil bagi tiap - tiap warganya yang terutama menjadi Tenaga Kerja Wanita. 8226 Dengan adanya perlindungan Hak Asasi Manusia setidak - tidaknya waraga kita yang bekerja mencari nafkah di luar negri demi keluarganya bisa marasa terlindungi oleh pemerintahan kita yang berada di luar negeri sana. 8226 KBRI bersungguh - sungguh dalam melindungi tenaga kerja Indonésia dengan membuat perjanjian bilateral. Seharusnya KBRI melakukan perjanjian dengan Baik yang diantaranya perjanjian antara Indonésia dan negara pengguna TKI maupun pemerintah Indonésia dengan pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan jasa TKI. Majda, El-Muhtaj. 2007. Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonésia. Jacarta. Kencana Muzaffar, Chandra. 1993. Hak Asasi Manusia Dalam Tata Dunia Baru. Bandung. Mizan pustaka. Prasetyohadi, Wisnuwardhani, Savitri. 2008. Penegakan HAM Dalam 10 Tahun Reformasi. Jacarta. Komnas HAM Sayuti, Wahdi dkk. 2000. Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM ampère Masyarakat Madani. Jacarta. IAIN Press
No comments:
Post a Comment